DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak pantas agar disetujui dpr ri sebab sederat alasan.

selain sebab sederat program selama proposal tersebut telah terakomodasi dalam apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo selama jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan lainnya, pemerintah belum dapat membuatkan bbm bersubsidi, karena jumlah yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi dan mau dimasukan di apbn-p 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk diterima, papar dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada website dan sama dan serupa melalui bantuan langsung tunai (blt) terhadap masyarakat miskin.

kekuatan-kekuatan politik di dpr ri pasti saja mau belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika itu, blt sebagai kuda tunggangan partai penguasa supaya meraih simpati pemilih. hal serupa tak mungkin berulang dalam pemilu 2014, katanya.

kompensasi lain semisal beras supaya warga miskin (raskin) dan santunan kepada siswa miskin dan web keluarga harapan telah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.

alasan lain untuk menolak proposal itu merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif membuatkan bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri atau diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih akibatkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tepat sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.

dengan itulah, terpenuhilah syarat untuk menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, papar bambang soesatyo.