massa organisasi warga islam pada makassar, sulawesi selatan membayar pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan serta kepada umat muslim rohingya.
kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian terhadap kaum muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi di makassar, jumat.
menurutnya, pembakaran masjid dalam yamethin, meikhtilah, pada myanmar selama 21 maret 2013 merupakan suatu aksi kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).
kami mendesak pada warga internasional menggarap upaya lebih lanjut selama menghentikan kekerasan dan pembantaian saudara kita selama sana, jelasnya ketika mengadakan penampilan pada kantor dprd provinsi sulsel.
Informasi Lainnya:
- Daun Sirsak Mengobati Kanker
- Atasi Kanker Dengan Daun Sirsak
- Pengobatan Alternatif
- Atasi Kanker Dengan Daun Sirsak
pihaknya dan mendesak pemerintah republik indonesia ikut juga melaksanakan permasalahan tersebut dengan mendorong pemberian kemerdekaan bagi muslim rohingya sesuai dengan amanat di pembukaan uud 1945.
pemerintah ri, lanjutnya, juga diminta untuk sesegera bisa saja menggarap tindakan tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik pada pemerintah myanmar dijadikan bagian dari komitmen mengembangkan asean.
bila tidak banyak itikad bagus dari myanmar supaya perhatian dan memberikan hak yang sama terhadap saudara-saudara muslim kita dalam myanmar, maka kami hendak menggarap tindakan-tindakan dan kami anggap benar, tegas muchsin.
tidak cuma itu, mereka menyerukan terhadap seluruh elemen warga dan peduli dengan kemanusiaan khususnya para budha pada indonesia untuk ikut serta pada meminimalkan pemerintahan myanmar agar menghentikan penganiayaan dan pembakaran masjid serta rumah umat islam.
menyerukan pada para muslimin terlebih supaya bersama-sama membantu dengan moril maupun materil dan mendoakan saudara-saudara kita di rohingya serta meikhtilah, tambahnya.
sementara itu, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, saat dihadapan di pendemo di ruang masukan kantor dprd sulsel dimediasi dewan mengatakan, pihaknya telah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.