gubernur dki jakarta joko widodo menungkapkan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tidak mau ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang mau tandatangan mampu sekretaris daerah (sekda) dapat kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi pada balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta sebagai penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilaksanakan supaya pengawasan lebih mudah. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, dan merupakan salah Satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi memastikan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tidak ingin mengganggu proses peluncuran dan segera diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan kiranya duduk perkara soal penandatangan surat tersebut sudah dijelaskan sehingga bagian pemprov dki jakarta tak usah cemas.
ada beberapa peraturan dan sudah diperbaharui oleh karenanya dapat membuka peluang agar kita merevisi bagaimana tatacara untuk merumuskan surat tadi tersebut, tutur mahendra.
mahendra melanjutkan bahwa peraturan yang berubah diharapkan tentu ingin disesuaikan melalui peraturan pemerintah juga peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur dapat menunjuk internal agar adalah penanggungjawab, katanya.